Daftar UMP 2027 Seluruh Provinsi di Indonesia & Simulasi Upah

Informasi regulasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, jadwal pengumuman 21 November 2026, rumus penyesuaian upah, dan daftar 38 provinsi beserta status penetapannya.

Dasar hukum penetapan upah minimum

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (MK No. 168/PUU-XXI/2023). Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta mengkaji data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik.

Gubernur di 38 provinsi menetapkan besaran UMP secara serentak paling lambat pada tanggal 21 November setiap tahun. Upah minimum yang ditetapkan berlaku khusus bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan.

Alat hitung terkait upah dan hak ketenagakerjaan

Gunakan sarana hitung ketenagakerjaan kami untuk memeriksa hak upah dan potongan penghasilan Anda:

• Kalkulator Gaji Bersih (Take Home Pay): Hitung potongan resmi BPJS dan PPh 21 TER dari upah bruto bulanan Anda.
• Kalkulator Upah Lembur PP 35/2021: Hitung kompensasi lembur hari kerja dan hari libur resmi sesuai ketentuan 1/173 upah sebulan.
• Kalkulator Kompensasi PKWT dan Pesangon: Hitung hak kompensasi kontrak kerja dan pesangon masa kerja.

Pertanyaan yang sering diajukan